BeritaNasional

Gus Halim: Kawasan Transmigrasi Harus Segera Di Sulap Jadi Pusat Ekonomi Baru

BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar terus mendorong revitalisasi kawasan transmigrasi untuk menciptakan pusat-pusat perekonomian baru agar kesejahteraan dan kemandirian transmigran meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi serta rencana aksi yang detail dan fokus berdasar potensi dan kebutuhan kawasan transmigrasi dan warga transmigran.

“Keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi ini, sudah pasti tidak bisa dicapai dan ditentukan sendiri oleh Kemendes PDTT, butuh kolaborasi dengan banyak pihak, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta,” tegas Abdul Halim Iskandar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 yang di hadiri Perwakilan Gubernur Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (08/03/2022).

Dalam sambutannya Gus Halim-sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar- optimis dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, termasuk dengan dunia usaha, Kawasan transmigrasi bisa di sulap menjadi Pusat perekonomian baru. Tentunya upaya merevitalisasi harus didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu.

“Kemendes PDTT selalu berkomitmen dalam melaksanakan Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Salah satunya dengan menggandeng Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, agar kebijakan yang dihasil selalu sinergis,” ujarnya.

Gus Halim juga meminta Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 menjadi momentum strategis dalam rangka menghasilkan rencana aksi bidang transmigrasi, yang feasiable, mudah diterapkan, didasarkan potensi yang ada di lapangan, dan sesuai dengan kebutuhan warga transmigran. Oleh karena itu Gus Halim berharap semua pihak yang terlibat dapat mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya, untuk menerjemahkan ide-ide yang abstrak, menjadi rencana aksi yang nyata untuk lapangan.

“Semua rumusan rekomendasi aksi, harus berdasarkan kebijakan nasional transmigrasi, mendukung pencapaian 18 tujuan SDGs Desa, mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja kementerian, serta berbagai target capaian kinerja Ditjen PPKTrans, seperti dibahas dalam Rapim Paripurna dan Raker Kementerian tahun 2022. Semoga ikhtiar bersama kita dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi dapat mendatangkan kebaikan untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Wahid Wahyudi menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Transmigrasi. Dipaparkan Wahid, telah banyak warga transmigran yang berasal dari Jawa Timur yang sukses menjadi transmigran di lokasi-lokasi permukiman transmigrasi.

“Saya berharap alokasi Provinsi Jawa Timur bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dan siap mendukung dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pembangunan Transmigrasi,” katanya.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 rencananya akan menghasilkan usulan program kegiatan tahun 2023 yang tersinkronisasi antara Pusat dan daerah, termasuk kontribusi daerah dalam bentuk sharing APBD untuk program transmigrasi; MoU dan PKB yang telah ditandatangani; dan Berita Acara kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga untuk berkolaborasi dalam rangka membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai implementasi Perpres 50/2018, lengkap dengan jadwal pelaksanaannya.

Dalam Acara Rakornas ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa PDTT dengan beberapa institusi. Diantaranyan MoU dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) untuk pembinaan di wilayah transmigrasi, utamanya soal upaya menangkal deradikalisasi serta penandatanganan PKB dengan Fatayat dan Muslimat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Universitas Gadjah Mada (UGM).

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close