BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons pernyataan Presiden Jokowi terkait APBN yang tidak boleh dibelanjakan produk impor. Menurut Muzani, perkataan Jokowi ini harus didukung penuh seluruh instansi pemerintahan dan juga elite partai.
“Pengadaan barang jasa tidak boleh impor, pernyataan Presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat,” kata Muzani, Jumat (25/3).
Menurut Muzani, ada niat baik dari pernyataan tegas Jokowi yang mewajibkan membeli produk dalam negeri.
“Sehingga saya kira pesan Presiden itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari elite parpol. Dengan begitu, kita bisa mengkonversi APBN itu dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luas, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kecil rakyat seperti UMKM,” imbuhnya.
Sebelumnya Jokowi mengungkapkan kekesalannya saat menghadiri acara Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3). Jokowi mengatakan, belanja pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah justru lebih banyak impor dibandingkan menggunakan produk dalam negeri.
“Coba semua kita belokkan semua ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini,” tegas Jokowi.
Selanjutnya, Muzani menegaskan Indonesia saat ini perlu memanfaatkan peluang untuk bisa membangkitkan ekonomi negara pasca-pandemi COVID-19.
Salah satu caranya dengan memprioritaskan penggunaan dana APBN terhadap barang-barang dan jasa produk dalam negeri. Dengan begitu, ekonomi dalam negeri akan beranjak tumbuh dan lebih baik dari periode sebelumnya.
“Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib. Indonesia adalah (negara) besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Sekjen Gerindra ini.
Tokoh yang juga Wakil Ketua MPR ini juga menyarakan, kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang hendak dibeli itu tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri, maka impor tidak boleh dilakukan.
“Konsep ini harus ditumbuhkan dalam stigma dari masing-masing pejabat negara kita. Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika itu kesadaran itu bisa tumbuh di dalam diri kita, saya rasa peningkatan APBN kita dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih baik,” tutup Muzani.
YA
