BIMATA.ID, Jabar- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Tina Wiryawati, S.H., menjelaskan, pemekaran daerah melalui pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dinilai sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Jawa Barat.
DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah memproses delapan CDPOB untuk diajukan kepada pemerintah pusat, dalam tiga tahun terakhir.
Kini DPRD Jabar tengah membahas CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Sebelumnya, pada gelombang pertama di akhir 2020 sudah disetujui CDPOB Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Sukabumi Utara. Kemudian, bertambah pada 2021 ada CDPOB Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
Legislator asal Partai Gerindra itu menjelaskan, pemekaran daerah ini intinya adalah langkah nyata dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Jawa Barat dengan cara menambah jumlah kota dan kabupaten di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini.
Sebagaimana diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dari Jawa Barat, namun memiliki jumlah kota dan kabupaten yang lebih besar dari Jawa Barat.
Jawa Timur memiliki 40 juta penduduk dengan 38 kota dan kabupaten serta Jawa Tengah memiliki 36 juta penduduk dengan 35 kota dan kabupaten.
Sedangkan Jawa Barat, dengan penduduk sebanyak 48 juta, hanya memiliki 27 kota dan kabupaten.
“Kami tengah berusaha maksimal agar jumlah kota dan kabupaten di Jabar ini bertambah. Sekarang kita sedang membahas Cianjur Selatan, Garut Utara, dan Tasikmalaya Selatan,”ucapnya.
Dia menilai, selama ini terbukti bahwa daerah-daerah yang mengalami pemekaran terbilang berhasil. Contohnya adalah dua daerah pemekaran dari daerah pemilihannya, yakni Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
“Pemekaran di Pangandaran contohnya, bisa dibilang cukup berhasil. Di Pangandaran sektor pariwisatanya meningkat pesat, pembangunan infrastruktur kian merata, pelayanan masyarakat jadi lebih terjangkau,”kata Tina.
Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, katanya, adalah kondisi kabupaten induk yang memekarkan daerah-daerahnya. Jangan sampai, kata Tina, daerah pemekaran lebih diperhatikan.
“Padahal kalau kita lihat, daerah-daerah pemekaran ini sukses karena keseriusan dari kabupaten induknya. Oleh sebab itu, kami minta jika daerah pemekarang diperhatikan, jangan sampai daerah induknya dilupakan,” ujarnya.
Menurutnya, jika Pangandaran kian sukses di bidang pariwisata, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jangan sampai melupakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induknya terdahulu.
“Karena kabupaten induk ini kan mau tidak mau harus kehilangan sebagian pendapatannya kan karena memekarkan wilayahnya. Makanya, kabupaten induk ini harus kita terus support juga,” pungkasnya.
(ZBP)
