BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia (RI), mewacanakan menghimpun uang masyarakat (crowdfounding) untuk membiayai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Rencana itu dinilai memperbesar risiko proyek mercusuar tersebut. Bahkan, berpeluang menjadi mangkrak.
Wakil Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond J Mahesa berpendapat, pembangunan IKN Nusantara belum siap dari pendanaan. Apalagi, dua konsorsium dikabarkan akan mengikuti Softbank batal berinvestasi.
“Terkejar dari target enggak? Yang hari ini (dijanjikan bakal menjadi) donatur, yang diomongan dulu, pada ‘lari’, kan? Kalau tidak terkejar, itu jadi mangkrak,” ucapnya, Kamis (31/03/2022).
“Kalau ini mangkrak, apa yang terjadi dengan undang-undang? Ini yang jadi persoalan hari ini dan kita harus prihatin,” lanjut Desmond.
Fakta tersebut, ungkap Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini, juga menunjukkan Pemerintah RI belum siap membangun IKN Nusantara dengan biaya sendiri. Sehingga, mewacanakan crowdfunding. Makna lainnya, Pemerintah RI terkesan memaksakan diri meski utang negara semakin menumpuk.
Lalu, Desmond mencontohkan dengan pernyataan Pemerintah RI yang mulanya menjamin pemindahan IKN Nusantara tidak akan mengusik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, belakangan justru sebaliknya bahkan hingga berencana menghimpun dana publik.
“Memang dari awal tidak mampu, kok, karena sumber pendapatan negara kita tidak bagus, kan? Ditunjang oleh utang,” ungkap legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Banten II ini.
“Pertanyaannya, yang terkomunikasi dari awal itu seolah-olah ada yang danain. Kenyataannya, hari ini tidak ada!” tutup Desmond.
[MBN]
