BIMATA.ID, Jakarta- Partai Demokrat mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia menggelar megaproyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Hal ini sehubungan dengan pernyataan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono yang menyinggung soal crowdfunding atau urun dana dari masyarakat sebagai alternatif pembiayaan IKN.
“Ini negara atau lembaga swasta? Ini jadi pertanyaan besar bagi kami,” kata koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Senin (28/03/2022).
“Kalau LSM meminta bantuan dari masyarakat sah-sah saja. Tapi bagaimana ceritanya, pemerintah ingin membangun ibu kota baru, suatu proyek yang penting bagi bangsa dan negara, tapi ingin menyerahkan pada masyarakat? Apakah ini tidak diperhitungkan?” jelasnya.
Dirinya mempertanyakan kematangan rencana pembangunan IKN. Hal itu dinilainya menggambarkan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam proyek akbar ini. Bagi Demokrat, ada 5 catatan terkait pembangunan IKN, salah satunya sumber keuangan.
Demokrat meminta agar megaproyek IKN tidak memberatkan kondisi keuangan negara yang sedang terbebani dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, Demokrat juga mendesak adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana megaproyek IKN.
“Jadi pertanyaan besar kalau mendadak pemerintah merencanakan sesuatu, ingin membantu sesuatu, tapi kemudian pendanaan meminta dari masyarakat atau crowdfunding,” jelas Herzaky.
(ZBP)