BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengingatkan seluruh jajaran di Kabinet Indonesia Maju untuk tidak menunjukkan perbedaan sikap secara terbuka di ruang publik.
Hal itu disampaikan Arsul merespons perbedaan sikap antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD terkait penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Ketika anggota kabinet mempertontonkan sikap dan pandangan berbeda, misalnya antara Menko Polhukam dengan Menko Marves terkait dengan penundaan Pemilu, maka itu bukan contoh yang baik bagi rakyat,” ucapnya, Kamis (17/03/2022).
Arsul juga mengingatkan, agar jajaran pemerintah atau kabinet mesti satu sikap dan irama, berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang merupakan lembaga politik yang terdiri dari bermacam partai politik (parpol) dan fraksi.
Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PPP Komisi III DPR RI ini berpendapat, wacana penundaan Pemilu 2024 semestinya dapat diakhiri setelah Mahfud menyatakan Pemerintah RI tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu.
“Ini kan yang bicara menteri yang tupoksinya termasuk soal isu politik dan hukum, sebaliknya yang bukan menteri yang membidangi soal Polhukam ya jangan ngomong lagi soal penundaan Pemilu,” imbuh Arsul.
Arsul menambahkan, meski koalisi pendukung Pemerintah RI terbelah dalam menyikapi isu penundaan Pemilu, koalisi tersebut tetap solid mendukung pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Sejauh ini, koalisi partai-partai pendukung pemerintahan solid. Kalau soal penundaan Pemilu, maka koalisi punya kesadaran bahwa sikap masing-masing partai anggota koalisi harus tetap dihormati,” sambung legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) X ini.
Diketahui sebelumnya, dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan, memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Ia mengklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang, serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.
Sementara itu, Mahfud dalam kesempatan berbeda menyatakan, Pemerintah RI tidak pernah membahas rencana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wapres, baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Senin (07/03/2022).
[MBN]
