BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menegaskan, wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak boleh dibiarkan. Semua pihak harus berupaya mencegah agar tidak terjadi.
“Kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan, kalau kita hanya diam kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional,” katanya, saat menjadi narasumber dalam acara dialog kebangsaan bertema ‘Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia’ yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Senin (14/03/2022).
Lalu Amien mengingatkan, presiden-presiden terdahulu selalu bernasib buruk jika terlalu lama menjabat. Misalnya, Presiden Soekarno.
Amien menilai, Soekarno bisa dibilang tidak memiliki kekurangan sebagai pemimpin politik. Namun, karirnya berakhir akibat tragedi yang terjadi 1965-1966 usai membiarkan dipilih menjadi Presiden RI seumur hidup.
Diketahui, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS yang dikeluarkan pada 1963. Pada 1965, terjadi Gerakan 30 September yang berujung pada pembantaian terhadap simpatisan PKI.
Soekarno dituding terlibat dalam penculikan Jenderal TNI AD yang dilakukan kelompok Gerakan 30 September. Pada 12 Maret 1967, dikeluarkan Tap MPRS untuk mencabut TAP sebelumnya yang menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
“Karena pernah membiarkan dipilih jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedi yang beliau alami,” tandas Amien.
Selanjutnya, Amien menyinggung Presiden Soeharto yang lengser pada 1998 usai berkuasa kurang lebih 32 tahun. Dia mengingatkan, Soeharto dulu sangat kuat tetapi kemudian menyatakan berhenti dari presiden usai terjadi krisis ekonomi berkepanjangan dan demonstrasi di penjuru daerah.
“Lihat Pak Harto kurang apa? Jenderal Bintang Lima, pangkat besar menyaingi Jendral Sudirman, kemudian menguasai seluruh birokrasi, memegang TNI, ABRI waktu itu, di dalamnya ada polisi, kemudian juga pengusaha-pengusaha. Tapi melihat akhirnya juga seperti itu,” ujar politikus senior ini.
Usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 masih menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat setelah dilontarkan oleh tiga Ketua Umum partai politik (parpol) beberapa waktu lalu.
Selain Ketua Umum parpol, pejabat Pemerintah RI juga bicara. Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim, rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan Pemilu serentak pada Februari 2024. Namun, klaim soal publik yang ingin Pemilu ditunda terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
[MBN]
