BIMATA.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi, Jajat Nurjaman mengatakan sikap partai politik (parpol) khususnya partai besar seperti Gerindra dan PDIP yang menguasai mayoritas parlemen dengan menyatakan menolak penundaan pemilu patut diapresiasi.
Pasalnya, kemungkinan besar isu peluang penundaan pemilu ini secara politis sudah lemah, bahkan Presiden Jokowi dan Wapres Maa’ruf Amin sudah menyatakan sikap penolakannya beberapa waktu lalu.
“Apa yang dilakukan parpol yang melakukan penolakan ini menandakan bahwa nalar demokrasi kita masih sehat.Pasalnya, mengutak-atik UUD 1945 hanya demi memuluskan sahwat politik segelintir orang tidaklah dapat dibenarkan, saya kira perlu disadari bahwa menjaga iklim demokrasi yang sudah berjalan baik ini lebih utama, terutama dari rongrongan pihak-pihak yang sengaja ingin merusak sistim demokrasi hanya demi kepentingan kelompoknya”, tegas Jajat.
Jajat menambahkan, banyak persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini, dan patut diakuin juga adanya perubahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi, namun menjadikan alasan bahwa Jokowi adalah Presiden sukses sehingga dibangun opini bahwa jabatannya layak diperpanjang yang mana telah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi adalah tindakan yang justru akan merusak prestasi Jokowi itu sendiri.
“Memang benar bahwa konstitusi ini bukanlah seperti kitab suci yang tidak bisa rubah-rubah, bahkan kita pernah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, namun perlu dingat terkait dengan urusan masa jabatan Presiden ini Indonesia memiliki catatan yang kurang menyenangkan dimasa lampau, untuk itu penambahan jabatan dan penundaan pemilu ini harus ditolak apapun resikonya karena akan merusak tatanan negara kita”, tutup Jajat.**