BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), memberikan sinyal terkait Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari kalangan nonpartai politik (parpol).
“Nonparpol,” ucapnya, seusai menghadiri peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Nasdem Tower, di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/02/2022).
Namun, Presiden Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Kepala Otorita IKN Nusantara yang akan dipilih untuk memimpin pembangunan IKN di Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebelumnya, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini menyebutkan, alasan pemindahan IKN dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kaltim.
“Saya ingin menyampaikan, kenapa sih ibu kota harus pindah?” tandas Presiden Jokowi, saat memberikan sambutan dalam peresmian Kantor DPP Partai NasDem.
Presiden Jokowi menguraikan, negara Indonesia adalah negara besar yang memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi. Bila dilihat dari populasinya, daerah yang populasinya terbanyak ada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 56% atau 156 juta penduduk.
Selain itu, Pulau Jawa berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni mencapai 58%, terutama Ibu Kota Jakarta.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan perputaran ekonomi antara daerah-daerah di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Terjadi ketimpangan antar wilayah dan terjadi ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Bahkan, pemindahan IKN sudah digagas sejak lama oleh dua mantan Presiden RI. Tahun 1957, Presiden RI pertama, Soekarno, pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, akan tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan.
Kemudian Presiden RI kedua, Soeharto, juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Hanya saja pemindahannya di daerah Jonggol, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Sehingga, kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial,” ungkap mantan Wali Kota Surakarta ini.
[MBN]