BIMATA.ID, Jakarta- Praktisi tata kota senior, Wicaksono Sarosa mengusulkan bagi Pemerintah untuk memberikan insentif bagi warga yang mau pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahap awal. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan warga yang sudah dan ingin pindah ke IKN Nusantara.
“Insentif yang menarik untuk mereka yang diharapkan pindah pada tahap-tahap awal,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menelaah Proses Pemindahan Ibu Kota Negara’, Sabtu (19/02/2022).
Hal itu dikatakan Wicaksono Wicaksono, menilai pemerintah bakal tak mudah menarik masyarakat pindah dan tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Dia menilai, pembangunan sebuah kota baru hingga bisa ditempatkan oleh masyarakat, membutuhkan waktu yang lama.
“Dari pengalaman saya terlibat dari Bumi Serpong Damai dan sebagainya, prosesnya panjang membangun sebuah kota baru hingga benar-benar hidup, itu membutuhkan waktu yang lama. Secara fisik bisa cepat bangun, tetapi menghidupkan masyarakat kota yang secara sosial budaya itu akan selalu membutuhkan waktu yang lama,” tutur Wicaksono.
Oleh karena itu, Wicaksono mengusulkan pemerintah memberikan semacam insentif kepada masyarakat yang bersedia pindah ke IKN Nusantara. Tujuannya, masyarakat bisa secara mandiri pindah dan tinggal di tempat tersebut.
“Untuk itu, dibutuhkan insentif yang menarik untuk mereka yang diharapkan pindah pada tahap awal.” ucapnya.
Menurutnya, hal itu diperlukan supaya masyarakat bisa menjalani hidup lebih bersemangat di lokasi baru sekaligus mempercepat menumbuhkan rasa sosial dan budaya di kalangan masyarakat.
“Karena nanti akan terjadi semacam snowballing proses, dan kita harus mengantisipasi adanya celah dan crossover,” paparnya.
Dirinya juga mengimbau pemerintah lebih berhati-hati dan tak gegabah selama proses pembangunan IKN. Selain itu, berbagai petimbangan teknis juga harus diikuti oleh pemerintah.
“Harus diingatkan bahwa pertimbangan teknis tidak boleh diabaikan.” katanya.
Menurutnya, banyak hal yang tidak bisa dipaksakan, boleh cepat tapi tidak boleh terburu buru.
“Ini penting sekali, serta koordinasi. Karena saya lihat koordinasi di dalam masih perlu dibangun gitu ya di dalam pemerintahan sendiri. Jadi ini penting semakin diperkuat karena ini kerja sangat besar,” pungkas Wicaksono.
(ZBP)