BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengemukakan, pihaknya ingin melakukan transformasi di sejumlah bidang. Mulai dari politik, hukum, birokrasi, hingga ekonomi.
“Dalam bidang politik, PKS mendorong proses terjadinya transformasi politik dan kondisi politik yang berbiaya mahal, menjadi politik yang lebih terjangkau,” ujarnya, dalam acara penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) PKS yang disiarkan secara virtual, Rabu (02/02/2022).
Mantan calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini menyatakan, mahalnya biaya menjadi salah satu sumber masalah politik yang ada di Indonesia. Sehingga, biaya politik mahal bisa menjadi peluang terjadinya korupsi.
“Semakin mahal biaya politik di Indonesia, maka akan semakin besar peluang terjadinya korupsi politik,” tandas Syaikhu.
Dalam kesempatan itu, Syaikhu mengaku, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) yang menggagas reformasi biaya politik semakin murah. Melalui gagasan tersebut, KPK RI mendorong partai politik (Parpol) untuk transparan dan akuntabel dalam menyampaikan keuangannya.
“Partai politik harus merdeka dari jebakan politik berbiaya mahal. Sehingga, partai politik benar-benar hanya mengabdi dan berjuang untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan oligarki dan pemilik modal yang membiayainya,” urainya.
Lebih lanjut, PKS menyoroti bidang birokrasi yang juga harus bertransformasi. Sebab, kinerja pemerintahan yang baik akan sangat bergantung pada kerja aparatur sipil negara (ASN).
“Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin bekerja lebih bisa dengan biaya murah dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya,” imbuh Syaikhu.
Namun, apabila cara kerjanya lambat dan berbiaya mahal, maka tentu akan secara otomatis pelayanan birokrasi memburuk. Karenanya, Syaikhu berharap, perlu ada sosok pemimpin yang dapat menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih.
“Kuncinya bagaimana kepemimpinan publik itu mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa secara konsisten dalam membangun tata pemerintahan yang baik,” tuturnya.
[MBN]