BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Mulyanto menyebut, aparat kepolisian beda sikap dalam menangani kisruh tambang.
Mulyanto mengatakan, polisi bertindak represif dalam merespons kasus Wadas, Jawa Tengah (Jateng). Sedangkan, penanganan tambang ilegal di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) sikap polisi dinilai lembek.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menyoroti soal pembiaran terhadap penambang ilegal yang masuk ke konsesi PT Anzawara Satria dan nekat menerobos garis polisi (police line).
Diketahui, kasus tersebut menewaskan seorang advokat Kalsel bernama Jurkani.
“Sekarang ini, di dalam penanganan kasus penambangan tertentu (ilegal), aparat terkesan lembek. Sementara, untuk kasus penambangan yang lain (Wadas), aparat represif dan intimidatif. Akhirnya yang menjadi korban masyarakat,” kata Mulyanto, Jumat (18/02/2022).
Mulyanto menegaskan, kepolisian dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, baik di level pusat maupun daerah mesti solid dalam menangani persoalan tambang. Sehingga, tidak ada tindakan yang terkesan berpihak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kepahaman yang sama dan soliditas dalam bertindak, termasuk juga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Ridwan Djamaluddin mengakui, lemahnya penegakan hukum oleh aparat menjadi penyebab utama maraknya tambang ilegal.
Bahkan, para penambang liar berani merusak police line, seperti yang terjadi pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anzawara Satria.
“Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah. Tindakan sudah dilakukan namun berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi,” ujar Ridwan.
[MBN]
