BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. Bantuan ini disalurkan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly mengatakan, program itu merupakan bentuk pelaksanaan keadilan bagi masyarakat miskin.
“Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi, serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum,” katanya, dalam keterangan resmi, Senin (07/02/2022).
Yasonna menjelaskan, 619 OBH tersebut berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi.
Tujuan utama program bantuan hukum adalah memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan.
“Mohon dikesampingkan mencari keuntungan dalam program bantuan hukum,” tandas Yasonna.
Lebih lanjut, Yasonna juga meminta, agar seluruh OBH menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat miskin sampai perkara yang ditangani berkekuatan tetap.
Yasonna yakin, OBH yang terpilih melalui verifikasi dan akreditasi itu terjamin kredibilitasnya.
“Saya yakin, 619 Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi adalah pemberi bantuan hukum yang kredibel dan mustahil melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” imbuh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Namun, jika dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum ke depan ditemukan pelanggaran standar layanan bantuan hukum oleh OBH, maka Kemenkumham RI akan memberikan tindakan tegas. Tindakan tersebut dapat berupa pengurangan anggaran, hingga pencabutan akreditasi.
Sementara itu, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi persyaratan, yakni mengajukan permohonan secara lisan atau tulisan yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat permasalahan, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
“Terkait mekanisme dan syarat lebih rinci, serta daftar OBH pemberi bantuan hukum dapat dilihat pada situs resmi bphn,” ujar Yasonna.
[MBN]