BIMATA.ID, Jakarta- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pujiastuti belakangan ini sering melontarkan kritikan keras kepada pemerintahan Presiden Jokowi dalam akun media sosialnya.
Melihat kejadian tersebut, Netizen mengaitkan aktivitas kritiknya ini dengan gangguan dalam bisnis yang dipegang oleh Susi. Salah satunya adalah insiden ditariknya pesawat maskapai miliknya, Susi Air, dari hanggar bandara Malinau. Meski begitu, Susi menegaskan hal itu tidak terkait dengan kritiknya terhadap mantan atasannya itu.
Biasanya, Susi selalu mengunggah dan menjawab beberapa pernyataan kontroversial terkait Pemerintahan Jokowi via Instagram dan Twitter. Berikut deretan kritik yang pernah dilontarkan Susi Pudjiastuti setelah tak lagi menjabat di kabinet:
1. Perlakuan Karantina Khusus Pejabat.
Terkait hal ini, Susi mempersoalkan mengenai keistimewaan pejabat negara yang dapat melakukan karantina di rumah sementara masyarakat biasa harus melakukannya di hotel. Ia menyoroti kasus karantina Anggota DPR-RI Komisi VII, Mulan Jameela, yang dapat melakukan karantina di rumah setelah berlibur dari Turki.
Pernyataan ini sendiri juga ia buat setelah Menko Marinves Luhut Binsar Panjatian marah kepada masyarakat yang meminta karantina secara gratis.
“Mohon pencerahan kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri?. Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat. Seingat saya virusnya sama. Masyarakat mau gratis wajar. Pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri. Jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak,” tulisnya melalui akun Twitter.
2. Kritik Ekspor Benih Lobster.
Kritik ini dilontarkan Susi ketika penggantinya, Edhy Prabowo, berusaha untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster. Edhy sendiri politisi belakangan ini diciduk KPK atas usaha pembukaan keran ini.
Dia mengatakan, kebijakan ekspor benih lobster merupakan hal yang aneh, karena hanya Indonesia saja yang mengizinkan ekspor benih lobster. Ia menambahkan bahwa harga benih lobster sangat murah sehingga memotong pekerjaan dan pendapatan nelayan lokal.
“Lobster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita menjual bibitnya. Dengan harga seperseratusnya pun tidak,” tulis Susi dalam akun Instagramnya.
3. Tegas Tentang Kapal Cantrang.
Susi juga tegas menolak kebijakan Kementerian KKP mengenai alat penangkap ikan (API) cantrang yang rencananya dilegalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi menyebut langkah ini akan mempengaruhi keberlangsungan sumber daya ikan.
“Pak Menteri KP @saktitrenggono @jokowi Keberlanjutan sumber daya ikan kita akan dibawa kemana? Surplus demografi kita membutuhkan asupan protein,” cuitnya melalui akun Twitter @susipudjiastuti.
4. Tolak impor Beras
Susi secara tegas memohon kepada Presiden Jokowi agar tak mengimpor beras sebagaimana yang direncanakan pemerintah. Hal ini pun pernah dilakukan Susi saat memohon agar pemerintah tak mengizinkan swasta mengangkat harta karun kapal tenggelam.
“Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi @KemenBUMN @kementan @Kemendag,” kata Susi dalam akun Twitternya.
5. Kritik Impor Garam
Kebijakan importasi garam yang diambil pemerintah juga tak luput dari kritikan Susi. Kebijakan ini dinilai dapat semakin menekan petani garam yang sedang butuh pasar untuk menjual produknya.
“Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih harga garam petani kita akan hancur. Lagi. Please!,” cuit wanita asal Pangadaran itu dalam akun Twitternya.
Ia meminta agar impor garam tidak lebih dari 1,7 juta ton. Agar harga garam dari petani tradisional tidak jatuh.
“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam di petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018, bisa mencapai rata-rata di atas Rp 1.500 bahkan sempat Rp 2.500. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9,” jelasnya.
6. Komentari Polemik PCR Pesawat
Kebijakan yang mewajibkan pengguna moda transportasi udara untuk melakukan tes Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) juga ikut dikomentari Susi. Susi menyebut kebijakan ini tak adil pasalnya pengguna moda transportasi lain tidak memerlukan tes PCR. Menurutnya, hal itu memberatkan pelaku perjalanan udara.
“Virus covid yg naik pesawat udara berbeda dengan yg naik moda transportasi lain Pak,” tulis Susi Pudjiastuti di akun Twitter.
7. Tentang Asing Cari ‘Harta Karun’ RI
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kembali membuka kesempatan investor termasuk asing untuk mencari harta karun bawah laut yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di laut Indonesia atau dalam hal ini Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
Sejatinya, kebijakan untuk mencari harta karun di bawah laut itu ini sempat dihentikan oleh pemerintah. Maka dari itu, atas kembali dibukanya kebijakan itu.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara. Pasalnya, di era kepemimpinannya aturan pengangkatan BMKT dinyatakan tertutup untuk kegiatan investasi. Bahkan, sebelumnya juga sempat menghentikan sementara (moratorium) terhadap izin pengangkatan BMKT oleh swasta termasuk asing.
Ketika lampu hijau sudah mulai akan dipasang kembali, Susi melarang aktivitas ini pada masa kepimpinannya ikut berteriak. Ia menilai negara yang seharusnya mengontrol aktivitas seperti ini.
(ZBP)
