BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, Pemerintah perlu evaluasi kembali kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan tingkat kehadiran siswa 100 persen.
Pasalnya terdapat lonjakan kasus Covid-19 di setiap daerah, serta membutuhkan penanganan yang harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“PTM di sekolah sebaiknya melibatkan otoritas daerah dan satuan pendidikan setempat. Termasuk apakah suatu daerah mau diterapkan 100 persen, 50 persen atau bahkan dihentikan sama sekali, bila memang kondisinya tidak memungkinkan,” jelas Fikri pada, Rabu (02/02/2022).
Dia mengungkapkan terjadinya lonjakan kasus di setiap daerah diakibatkan oleh adanya varian baru omicron, sehingga bahan evaluasi dalam kebijakan PTM 100 persen, sangat diperlukan. Sebab jangan sampai terdapat klaster baru di Indonesia yakni yang berasal dari sekolah.
“Klaster-klaster baru bermunculan di sekolah, namun yang paling tahu kondisi riil di lapangan tentu satuan pendidikan setempat, apalagi bila ternyata PTM mengakibatkan gangguan kesehatan dan ancaman jiwa, maka pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak. Terutama dari sisi keilmuan dan lembaga pendidikan” ungkap Fikri.
Namun, Fikri menilai, hingga saat ini proses pembelajaran secara PTM belum dapat tergantikan selama dua tahun masa pandemi, sebab kegiatan belajar mengajar secara langsung diyakini dapat membangun karakter para siswa.
(ZBP)