BIMATA.ID, Jakarta – Partai Demokrat, mengkritik langkah Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang menyiapkan pengadaan mobil baru karena diangap memberatkan keuangan negara di tengah pandemi Covid-19.
Juru Bicara (Jubir) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mempertanyakan langkah Pemerintah RI yang dinilai tidak bijak.
“Tentu langkah ini tak bijak dan tak patut. Sangat-sangat mengecewakan! Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat, akan sangat membantu,” ungkapnya, dalam keterangan resmi, Jumat (11/02/2022.
Herzaky menegaskan, jika tidak membeli mobil baru, Pemerintah RI masih bisa menggunakan mobil yang lama. Baginya, cara Pemerintah RI itu seperti memperlihatkan sense of crisis.
“Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency ini pemerintah,” tegas Herzaky.
Lebih lanjut, Herzaky menilai, Pemerintah RI harusnya lebih bijak dan memberi teladan dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab, bila rakyat diminta untuk terus patuh dengan aturan yang dibuat Pemerintah RI. Namun, Pemerintah RI malah tidak memberikan teladan.
“Janganlah penyakit lama pemerintah yang tak punya sense of urgency dan sense of crisis, seperti ketika di awal pandemi dan awal Delta merebak, kembali mewabah. Ekonomi sedang susah ini, rakyat banyak yang kelaparan, tapi pemerintah masih berpikir ingin membeli mobil-mobil mewah?” jelasnya.
Herzaky mengemukakan, tidak tepat apabila Pemerintah RI menggunakan alasan sudah dianggarkan. Ia menyentilnya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.
“Kan itu untuk realokasi dan refocusing anggaran,” imbuh Herzaky.
Ia menyebutkan, UU tersebut disetujui lantaran berharap Pemerintah RI benar-benar fokus mengatasi pandemi dan membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi. Herzaky juga menyindir, pemerintahan desa, kabupaten/kota, dan provinsi banyak yang dipotong dana transfernya dari pusat.
Maka dari itu, Herzaky mengatakan, tidak elok bila Pemerintah RI justru ingin menggunakan anggaran yang ada untuk membeli mobil-mobil mewah.
“Lebih baik tambah saja untuk anggaran dana desa, daripada untuk membeli mobil mewah. Lebih terasa manfaatnya untuk rakyat kecil,” katanya.
[MBN]
