BIMATA.ID, Jakarta – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung dua tahun lagi. Akan tetapi, peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat dalam menyambut Pemilu perlu dilakukan sedini mungkin.
Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami.
“Saya pikir nampaknya memang peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat, baik secara digital di media massa maupun media sosial menjadi krusial untuk dilakukan,” ungkapnya, Rabu (02/02/2022).
Kendati pemungutan suara baru dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, dirinya mengingatkan, tahapan Pemilu akan dimulai sejak Agustus 2022.
“Ada pendaftaran dan penetapan partai politik, lalu ada penetapan daerah pemilihan, penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, hingga kampanye para calon,” tukas Athiqah.
Melihat berbagai tahapan Pemilu tersebut, Athiqah berpandangan, tahun 2022 bakal mulai riuh dengan kontestasi, persaingan, dan manuver dari berbagai partai politik (Parpol) serta elit politik untuk menaikkan citra dari masing-masing partai dan meraup dukungan masyarakat.
Dalam berbagai kontestasi itu, Athiqah menyebutkan, terdapat kemungkinan diwarnai berbagai isu politik. Seperti isu korupsi, isu politik uang, dan berbagai isu lainnya yang berpotensi menciderai kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Oleh karenanya, Athiqah menekankan, pentingnya peningkatan literasi politik terhadap masyarakat untuk mengantisipasi berbagai isu yang akan mencuat di media sosial (Medsos).
“Hal ini selaras dengan karakteristik nilai-nilai demokrasi yang bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kita memang perlu untuk terus menyampaikan nilai-nilai demokrasi ini dari generasi ke generasi,” katanya.
Athiqah berharap, pendidikan politik kepada masyarakat dapat menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik.
[MBN]