BIMATA.ID, Jakarta – Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), menyerahkan berkas perakra dugaan kasus korupsi satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI ke Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).
Adapun penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan secara langsung oleh Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi.
“Hari ini penyerahan berkas perkara satelit 123 bujur timur, per hari ini,” ucap Supardi, Senin (21/02/2022).
Penyidikan perkara dugaan korupsi satelit itu kini berada di bawah komando Jampidmil melalui tim penyidik koneksitas. Supardi memastikan, pihaknya akan mengisi tim penyidik koneksitas tersebut.
“Gabungan dari kita, antara Pidmil, Pidsus, dari POM (Pusat Polisi Militer TNI), oditur, Babinkum (Badan Pembinaan Hukum TNI). Pokoknya gabungan dari militer dan kejaksaan,” ungkapnya.
Sementara, Direktur Penindakan Jampidmil, Edy Imran, belum mau berkomentar banyak mengenai proses penyidikan koneksitas. Pasalnya, Jampidmil baru menerima berkas perkara dari Pidsus Kejagung RI.
Kasus tersebut berkaitan dengan kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Kontrak itu dilakukan atas penggunaan slot orbit 123 derajat bujur timur dari Kemenkominfo RI yang diterbitkan pada 29 Januari 2016.
Namun, pihak Kemhan RI mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur kepada Kemenkominfo RI pada 25 Juni 2018. Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti, Kemhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan pengadaan proyek satelit tersebut.
Kasus itu dilaporkan ke Kejagung RI atas dugaan korupsi. Kejaksaan menduga, ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan proyek satelit tersebut. Perencanaan proyek juga diduga tidak dilakukan dengan baik.
Sampai saat ini Kejagung RI masih terus mengusut kasus dugaan rasuah tersebut. Terbaru, kasus telah naik ke tingkat penyidikan.
[MBN]
