BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mendorong agar seluruh pihak, khususnya pemerintah Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, hingga Balai Besar Wilayah Sungai melakukan pendekatan dialogis dan humanis kepada warga Desa Wadas Purworejo. Bamsoet meminta jangan sampai ada paksaan terhadap warga untuk mengalihkan hak kepemilikan lahannya, apalagi sampai melakukan tindakan represif.
“Warga yang setuju maupun yang belum setuju dengan pengalihan hak lahannya, bisa diajak duduk bersama dengan komunikasi yang intensif,” katanya, Rabu (16/02/2022).
Bamsoet menjelaskan bahwa pendekatan dialogis dan humanis juga harus dilakukan aparat kepolisian yang ditugaskan di Desa Wadas.
Keberadaan mereka di sana adalah untuk pengawalan dan penjagaan masyarakat. Tujuannya, agar tidak terjebak dalam konflik horizontal maupun terprovokasi. Tugas aparat bukan untuk menebar teror ataupun ketakutan di tengah masyarakat.
“Aparat kepolisian harus melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang prediktif, responsibiltas, dan transparansi berkeadilan terhadap seluruh warga baik yang setuju maupun tidak setuju,” ujarnya.
Dalam hal ini Bamsoet meminta Pemerintah Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai harus melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali kebutuhan juga sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener.
“Pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat yang telah setuju lahannya dipindahkan harus segera dilakukan pemerintah. Bagi warga yang tidak setuju hak lahannya dialihkan perlu dilakukan upaya dialogis, tanpa paksaan, serta tidak mencederai hak-hak masyarakat,”jelasnya.
(ZBP)