BIMATA.ID, Jakarta – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menilai, keserantakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 2024 merupakan salah satu tanda kemunduran demokrasi.
Azyumardi menyampaikan, salah satu hal pokok dalam negara demokrasi ialah adanya pemilihan elektoral secara regular.
“Ini salah satu indikator kemunduran demokrasi. Karena salah satu yang pokok dalam demokrasi itu regular election,” ucapnya, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (18/02/2022).
Dia berpendapat, jika penyelenggaraan pemilihan elektoral diubah-ubah dan pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah, berpotensi menimbulkan komplikasi sosial dan politik. Hal ini terutama di daerah khusus yang berstatus istimewa atau otonomi khusus (otsus), seperti Papua dan Papua Barat.
“Kalau diutak-atik, dipindah-pindahkan, kemudian dalam rangka itu diangkat penjabat, itu menimbulkan banyak komplikasi. Komplikasi sosial politik di Papua dan Papua Barat. Belum lagi di daerah istimewa, komplikasinya luar biasa,” tandas Azyumardi.
Karena itu, Azyumardi menyatakan, pemerintah mestinya menetapkan pemilihan elektoral regular, baik untuk bupati atau wali kota dan gubernur.
“Saya kira ke depan harus membuat regular election day itu. Kalau diutak-atik sekarang ini, mencerminkan kemunduran demokrasi,” imbuhnya.
Azyumardi pun menilai, penunjukkan kepala daerah dari ASN oleh pemerintah merupakan bentuk sentralisasi. Dia mengungkapkan, menguatnya kembali sentralisasi bisa jadi berbahaya.
“Sudah ada studi klasik mengenai mengapa terjadi pergolakan di daerah karena sentralisasi yang begitu kuat. Ini berbahaya ke depan kalau resentralisasi mengorbankan otonomi daerah yang sudah diperjuangkan dengan susah payah,” ungkap Azyumardi.
[MBN]
