BIMATA.ID, NTB– Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar merespon rencana Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer dalam Pemerintahan tahun 2023 mendatang. Ia meminta pemerintah menyediakan solusi lebih dahulu bagi para tenaga honorer sebelum dihapuskan.
“Yang terpenting adalah ada alternatif yang bisa membantu para honorer ini untuk mendapatkan solusi untuk melanjutkan kehidupan mereka kedepan. Tidak boleh dihapus begitu saja tanpa ada solusi,” ujarnya, Senin (31/01/2022).
Tetapi, banyak tenaga honorer yang menilai kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut dinilai tidak manusiawi. Lantaran pemerintah dinilai menggantungkan nasib honorer K2 yang dalam aturan sebelumnya sudah memiliki ketetapan hukum.
Apalagi saat sekarang ini, seleksi PPPK sejauh ini belum menjamah seluruh profesi tenaga honorer. Politisi PPP ini menilai, kebanyakan pengangkatan tersebut lebih fokus pada posisi tertentu, seperti guru ataupun tenaga kesehatan.
Namun, para honorer tahun 2022 khusus yang tenaga teknis lainnya belum ada pengangkatan dari sejak tahun 2013.
“Harusnya tahun ini harus sudah mulai direkrut, khusus tenaga administrasi atau tenaga tenaga teknis lainnya,” tutupnya.
(ZBP)
