BIMATA.ID, Jateng- Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng harus mengawal kebijakan pendidikan, baik perencanaan penganggaran ataupun koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Pasalnya, saat ini sekitar 45.000 anak di Jawa Tengah (Jateng) putus sekolah yang disebabkan oleh kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan.
“Hari ini di Jateng usia 16-18 tahun yang seharusnya duduk di bangku SMA sederajat, ternyata 67,9 persen tidak sekolah. Cukup tinggi angkanya,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Heri menjelaskan, kasus putus sekolah paling banyak dialami pada jenjang SMA sederajat. Salah satu faktor utama adalah masalah ekonomi masyarakat. Apalagi di Jawa Tengah, ada beberapa daerah yang masuk data sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
“Banyak yang lebih memilih bekerja, merantau, atau pilihan lain seperti pernikahan dini. Sebab perekonomian orang tuanya merosot karena pandemi Covid-19,”jelasnya.
Menurut data, Total ada 19 daerah di Indonesia yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem. Dari jumlah sebanyak itu, lima di antaranya berada di wilayah Jateng. Kelima daerah di Jateng yang masuk kategori kemiskinan ekstrem itu yakni Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Untuk itu, Pemprov Jateng harus menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah guna mengantisipasi masalah tingginya angka putus sekolah.
“Pemprov memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Di antaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan, dan penerangan atau listrik yang cukup,” ungkapnya.
(ZBP)
