BIMATA.ID, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sri Meliyana meminta pemerintah untuk mencari mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan vaksinasi booster yang rencananya akan mulai diberikan pada 12 Januari 2022 mendatang.
Menurutnya, dengan dua mekanisme yang ditetapkan yakni gratis bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dan berbayar bagi masyarakat luas, hal tersebut dirasa kurang bijaksana.
Lanjut anggota komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra ini pelaksanaan vaksinasi booster sebenarnya masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Perlu pembahasan mendalam untuk menemukan mekanisme dalam pemberian vaksin booster, sehingga dalam prakteknya dapat berjalan dengan tepat sasaran, merata dan berkeadilan,” kata Sri Meliyana
Dirinya pun berharap, meski vaksin booster nantinya dilakukan, program vaksin COVID-19 masyarakat khususnya di daerah-daerah tetap dilaksanakan dan disegerakan.
“Pentingnya manajemen vaksinasi yang baik dan sehat yang diterapkan dalam pelaksanaan vaksinasi baik vaksinasi dosis utama maupun vaksinasi booster,” paparnya.
Pihaknya tetap meminta kepada pemerintah menggratiskan program vaksinasi booster atau dosis penguat bagi seluruh lapisan atau kelompok masyarakat.