BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hendak meningkatkan pembangunan rumah susun (Rusun) karena selain mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan juga dinilai sebagai solusi tepat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Rusun menjadi solusi atas perkembangan penduduk perkotaan yang cepat di lahan yang semakin terbatas. Kami harap pengelolaan Rusun di Indonesia semakin baik dan profesional,” katanya dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke III Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (P3RSI) secara daring di Jakarta, Rabu (26/01/2022).
Dirinya berharap pengelolaan Rusun dilakukan secara professional dan melibatkan tenaga-tenaga teknik terlatih dalam perawatan dan perbaikan semua komponen bangunan gedung sehingga dapat menjaga umur bangunan sesuai dengan perencanaanya. Pasalnya, semakin padatnya penduduk akan berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan dan akses infrastruktur dasar yang tepat.
Dia menuturkan di tengah lahan perkotaan yang semakin terbatas, sedangkan kebutuhan akan rumah layak juga terus meningkat.
Oleh karena itu, pilihan untuk meningkatkan kepadatan penduduk dalam satu wilayah ke dalam bentuk hunian vertikal baik high rise atau pun low rise menjadi satu-satunya cara dalam mengatasi kepadatan hunian sekaligus meningkatkan supply perumahan layak terjangkau bagi masyarakat
“Sesuai RPJMN 2020-2024 pemerintah menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak baik dengan intervensi langsung pemerintah ataupun dengan intervensi tidak langsung,” tuturnya.
Dia menjelaskan tantangan besar yang akan dihadapi bersama dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia ke depannya dapat terlihat dari pertumbuhan rumah tangga baru yang mencapai 3,2 juta per tahun. Untuk rumah tangga eksisting adalah hanya 7,8 juta yang merupakan data Bappenas tahun 2019.
Dia mengungkapkan sejumlah program nasional bidang perumahan telah diterjemahkan oleh Kementerian PUPR dengan melaksanakan kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.
ihaknya juga menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah.
(ZBP)
