BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022) bicara soal harga minyak goreng. Menurutnya, solusi dari masalah ini memang tidak mudah dan melalui perdebatan yang sangat panjang.
Dia juga mengatakan pemerintah sebagai penentu kebijakan harus menekan harga minyak goreng dengan tetap memperhatikan akuntabilitas. Dalam artian setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan, itu lah alasan pihaknya kemudian memilih pengusaha minyak goreng pabrikan untuk melakukan subsidi.
“Minyak goreng kita perdebatannya cukup panjang karena ini masalah antara minyak goreng curah yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kalau minyak goreng curah, instrumen APBN itu akan sulit banget masuk ke sananya, lebih mudah minyak goreng kemasan karena dia ada pabrikannya,” jelasnya.
Dirinya mengakui cara tersebut kerap menimbulkan pandangan kalau pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha yang memiliki pabrikan minyak goreng. Dia pun menampik dengan tegas anggapan tersebut.
“Biasanya ada politisi yang mengatakan kita lebih berpihak kepada kelompok yang pabrikan. Padahal itu dari sisi efektivitas dan akuntabilitasnya lebih mudah, lebih bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dia menyebut kasus minyak goreng ini mirip seperti pembuatan regulasi bagi kendaraan maupun properti. Pihaknya harus melihat bagaimana cara pemerintah menyikapi polemik ini di masyarakat.
“Terus terang kalau kita lihat fenomena di masyarakat, pemerintah ingin step in itu pertanyaan yang kedua yang harus dijawab adalah mau menggunakan apa untuk intervensi? Ini masalah regulasi atau perlu ada intervensi langsung?” ujarnya.
“Kalau mau intervensi langsung, caranya gimana? Siapa yang melakukan? Itu pertanyaan policy karena nanti kita diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” tambahnya.
(ZBP)
