BIMATA.ID, Jakarta – Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia, terkait kalangan dunia usaha mau jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur memantik protes.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saan Mustopa, menyesalkan pernyataan Bahlil tersebut. Pasalnya, Komisi II DPR RI hingga kini tidak pernah sama sekali mewacanakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Di Komisi II tidak ada wacana terkait dengan itu. Komisi II sampai hari ini firm bahwa Pemilu itu 2024,” ujarnya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/01/2022).
Maka dari itu, Saan meminta Bahlil lebih baik fokus membantu Pemerintah RI meningkatkan investasi Indonesia agar lebih baik lagi. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini menyebutkan, salah satu tugas Bahlil mesti membantu dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil, lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh. Sehingga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sedikit membantu pemulihan ekonomi,” terang Saan.
Pun, Saan berharap, para pejabat Pemerintah RI untuk tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.
“Karena sekarang sedang fokus menangani pandemi, menangani recovery pasca pandemi, maka para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh. Itu saja. Jadi, konsentrasi saja di tugasnya masing-masing,” imbuh legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jabar VII ini.
Bahlil sebelumnya menuturkan, dari kalangan pengusaha berharap jadwal Pilpres 2024 bisa diundur.
Hal tersebut disampaikan Bahlil sebagai tanggapan dari hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ditambah menjadi hingga 2027 akibat pandemi Covid-19.
“Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik,” tuturnya, Minggu (09/01/2022).
[MBN]
