BIMATA.ID, Jakarta- Masyarakat Indonesia diprediksi akan menjadi korban dengan kecurigaan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani utang negara. Utang BUMN saat ini yang berasal dari non perbankan mencapai Rp1.500 triliun dengan Pertamina dan PLN diklaim sebagi sumber peminjam terbesar.
Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu berujar jika ia was-was dengan langkah yang akan diambil oleh pemerintah.
“Hal yang perlu diwaspadai, kalau begini terus, saya perkirakan akan muncul ide baru dari pemerintah yaitu membentuk Perpu untuk melonggarkan utang,” katanya.
Dirinya mengingat kondisi finansial yang dimiliki saat ini terbatas untuk mengajukan utang sehingga muncul kecurigaan jika pejabat negara akan membuat Perpu untuk melancarkan pinjaman.
“Kenapa saya curiga itu terjadi? Karena itu kalau pendapatan normal saja perkiraan saya maksimum sekira Rp1.600-1.800 triliun, belanja sudah Rp2.800 triliun, berarti ada defisit Rp1.000 triliun. Padahal kalau menurut undang-undang hanya boleh utang tiga persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” jelasnya.
Jika tiga persen, dengan PDB Indonesia senila Rp16.700 triliun, berarti pemerintah hanya bisa menambah utang sebesar Rp500 triliun. Dari perhitungan tersebut, ada kekurangan Rp500 triliun lagi dengan kemungkinan bahwa kebutuhan rakyat Indonesia akan dikorbankan.
(ZBP)