BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada lima poin Konsensus ASEAN sebagai pedoman untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar pascakudeta yang terjadi tahun lalu.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, selaku Ketua ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).
“Menerima telepon dari PM Hun Senin, 21 Januari 2021. Dia memberi pengarahan kepada saya tentang kunjungannya ke Myanmar dan saya menegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya implementasi 5 Poin Konsensus,” ujarnya, dilansir Bimata.Id melalui akun Twitter resmi @jokowi, Sabtu (22/01/2022).
Baru-baru ini, PM Hun Sen melakukan lawatan ke Myanmar, sebagai bagian upaya negara-negara kawasan mengatasi krisis di negara tersebut.
Indonesia berharap, Kamboja yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini bisa mendorong penyelesaian krisis di negara itu berdasarkan konsensus yang sudah disepakati pada ASEAN Leaders Meeting di Jakarta tahun lalu.
Kepala Negara juga menekankan kepada PM Hun Sen, jika bantuan kemanusiaan ke Myanmar harus disalurkan tanpa diskriminasi.
“Saya juga menggarisbawahi bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi,” tutur Presiden Jokowi.
Para pemimpin negara ASEAN pada April 2021 lalu, menyepakati lima poin Konsensus terkait situasi di Myanmar. Pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri.
Selanjutnya, dialog konstruktif antara semua pihak terkait dan mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
[MBN]
