BIMATA.ID, Jakarta – Posisi Wakil Menteri (Wamen) dalam beberapa kementerian memang ada secara kelembagaannya. Posisi Wamen disiapkan untuk mengantisipasi perubahan situasi yang cepat, namun tidak berarti harus selalu diisi.
Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia (RI), Pratikno, menanggapi ramainya penambahan posisi Wamen.
“Wakil Menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian di Perpres (Peraturan Presiden) kementeriannya itu memang ada posisi Wakil Menteri. Tetapi, tidak berarti selalu diisi karena memang itu digunakan untuk mengantisipasi karena dunia ini cepat berubah, tantangan cepat berubah, sering kali ada hal-hal yang tidak terduga,” ucapnya, dikutip Bimata.Id dari laman setkab.go.id, Sabtu (08/01/2022).
Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini menerangkan, apabila sebuah kementerian/lembaga dalam situasi tertentu memerlukan seorang Wamen, maka posisi tersebut sudah ada.
“Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh Wakil Menteri, posisinya itu ada. Tapi, kalau tidak diperlukan ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai Wakil Menteri,” terang Pratikno.
Terkait posisi sejumlah Wamen yang kosong di beberapa kementerian/lembaga, Pratikno menyampaikan, hingga saat ini belum ada rencana penambahan Wamen sama sekali. Sebab, pengisian Wamen tetap didasarkan pada kebutuhan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
“Setahu saya belum ada rencana penambahan Wamen sama sekali. Sekali lagi, kan kita lihat situasinya. Misalnya, sekarang ini load-nya berat di Kementerian Kesehatan, dan di situ sudah ada Wamennya. Jadi, sementara ini enggak ada, belum ada rencana,” imbuhnya.
Ketika ditanya soal posisi Wamensesneg RI, Pratikno menjawab tidak ada rencana penambahan Wamen di kementerian yang dipimpinnya. Pasalnya, saat ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) RI secara lembaga sudah kuat.
“Enggak, kita tidak ada rencana di Kementerian Sekretariat Negara ada Wakil Menteri. Kan kita timnya sudah kuat, ada Menteri Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi enggak ada, di Kementerian Sekretariat Negara enggak ada rencana itu sama sekali,” ungkap pria kelahiran Bojonegoro ini.
[MBN]
