BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri mengingatkan, agar seluruh elite partai politik (parpol) untuk menaati konstitusi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal itu disampaikan Salim Segaf untuk merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia, yang mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda.
“PKS meminta kepada seluruh elite politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh pada konstitusi UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, serta tetap merawat demokrasi dan semangat reformasi 1998,” tuturnya, dalam konferensi pers hasil Musyawarah Majelis Syura VI PKS secara virtual, Kamis (13/01/2022).
Salim Segaf menegaskan, PKS menentang wacana Pemilu 2024 diundur menjadi 2027. Apapun alasannya, dirinya ingin penyelenggaraan Pemilu harus sesuai konstitusi UUD 1945.
“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024, serta menolak berbagai ide dan upaya apapun terkait perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia yang tidak sesuai ketentuan dalam UUD 1945,” pungkas Salim Segaf.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil menyampaikan, rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tidak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” ucapnya, dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (09/01/2022).
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” tutup Bahlil.
[MBN]
