BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu memberhalakan investasi-investasi besar, terutama investasi asing. Misalnya seperti investasi untuk jalan tol, proyek kereta, smelter, dan sebagainya.
Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri mengungkapkan, efek investasi selama ini terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat. Ditambah lagi, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia terbilang masih tinggi. Sejak pemerintahan Jokowi atau pada periode 2015-2019, ICOR Indonesia berada di level 6,5. ICOR Indonesia yang tinggi menujukkan tingkat efisiensi yang masih rendah.
“Pemerintah hanya memberhalakan investasi yang besar-besaran. Ada satu yang terpenting yang terabaikan,” kata Faisal.
Faisal menilai, untuk bisa memulihkan perekonomian Indonesia seperti ke masa sebelum pandemik COVID-19, kuncinya ialah menciptakan lapangan kerja, terutama untuk masyarakat rentan.
Dia mengatakan, untuk menciptakan lapangan kerja itu tak harus melalui investasi besar-besaran. Bisa dilakukan dengan investasi yang nilainya kecil, misalnya membangun jalan desa.
“Kalau perbaiki jalan desa kan tidak perlu pakai kontraktor, WIKA, Jasa Marga, Hutama Karya, tidak ikut. Karena pemerintah menggelontorkan uang lewat desa atau kelurahan atau kabupaten, kemudian mempekerjakan orang-orang yang menganggur. Bahannya dari sana, batu kalinya dari sana. Yang begitu-begitu tidak kepikiran (oleh pemerintah),” ucapnya.
(ZBP)
