BIMATA.ID, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah menunda pemberian dosis ketiga vaksin virus corona (booster) yang dijadwalkan mulai dilaksanakan 12 Januari 2022 di sejumlah kabupaten/kota.
Koalisi yang terdiri dari 29 organisasi itu menyatakan masih banyak warga yang belum mendapat suntikan dosis pertama dan kedua di berbagai daerah. Lebih baik penyuntikan vaksin corona dilakukan secara merata dulu, lalu dilanjut pemberian dosis ketiga.
“Rencana ini justru akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi dan meningkatkan risiko kematian,” kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan Firdaus Ferdiansyah dalam keterangan tertulis, Senin (10/01/2022).
Firdaus membeberkan bahwa cakupan vaksinasi dosis kedua di Indonesia masih relatif rendah, yakni 56,09 persen. Vaksinasi lansia dosis lengkap juga baru mencapai 43,53 persen. Selain itu, terhitung masih ada sekitar 6,8 juta lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.
Jumlah itu pun belum termasuk kelompok rentan, seperti warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat adat, difabel, dan lainnya. Pemerintah pusat sejauh ini belum menyediakan data cakupan vaksinasi kelompok masyarakat rentan.
“Kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi dan penerimaan vaksin kepada masyarakat masih terjadi. Padahal, transmisi lokal Omicron sudah berlangsung,” kata dia.
Firdaus juga mendesak agar pemerintah memastikan perbaikan tata laksana infrastruktur pemberian vaksin dosis satu dan dua agar pemerataan dapat tercapai.
Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin secara merata dan proporsional di setiap daerah agar vaksin dapat mudah diakses oleh semua.
(ZBP)
