Pasca Gempa, Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sarpras Pendidikan di Banten
BIMATA.ID, Jakarta- Peristiwa gempa berkekuatan magnitudo 6,6 SR telah mengguncang wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada 14 Januari 2021 membuat 48 kecamatan dan 166 desa/kelurahan mengalami dampak dengan kondisi terparah di Kecamatan Sumur, Cikeusik, Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pasca kejadian gempa tersebut, pemerintah lintas sektoral bergegas melakukan berbagai upaya tanggap darurat bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu yang menjadi prioritas ialah perbaikan sarana prasarana (sarpras) pendidikan dan juga sarana ibadah.
“Saya melihat yang mendesak (untuk diperbaiki) sarana pendidikan dan sarana ibadah. Ini harus segera ditangani, apalagi sudah ada kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dari Kemendikbud,” ujarnya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penanganan Dampak Bencana Gempa Bumi Provinsi Banten secara virtual, Selasa (18/01/2022).
Berdasarkan laporan Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam rapat, data saat ini mencatat 43 sekolah dan 15 sarana ibadah di Kabupaten Pandeglang mengalami dampak akibat bencana gempa bumi tersebut. Sedangkan di Kabupaten Lebak, menurut Bupati Iti Oktavia Jayabaya, total yang terdampak yaitu 22 sekolah, 35 madrasah, dan 14 sarana ibadah.
“Yang jelas, sekolah dan madrasah akan kita utamakan untuk diperbaiki selain puskesmas dan sarana ibadah. Kita harus pastikan agar anak-anak jangan sampai terganggu belajar-mengajarnya,” jelasnya
Muhadjir pun meminta kepada pihak-pihak terkait untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat guna mendata beberapa hal yang dibutuhkan termasuk kebutuhan alat bantu mengajar seperti papan tulis, jaringan internet, maupun wifi.
Namun selain prioritas perbaikan sarpras umum terutama sekolah dan madrasah, upaya rehabilitasi rekonstruksi juga diutamakan pada perbaikan sarpras peribadatan dan kesehatan.
Dirinya pun menilai, sejauh ini kementerian/lembaga diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BNPB, bersama Pemkab didukung TNI/Polri sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik dalam penanganan pasca gempa bumi di Provinsi Banten.
Dia juga sangat mendukung beberapa usulan seperti yang diutarakan Bupati Pandeglang, yakni untuk dapat dilakukan relokasi terhadap beberapa Kepala Keluarga (KK) terdampak untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari lokasi pemukiman saat ini yang tergolong rentan bencana.
“Usulan bupati untuk relokasi ini akan kita perhatikan dan ini akan menjadi agenda kita ke depan untuk dibicarakan dengan kementerian terkait. Selain dengan KLHK soal lahan, juga perlu dengan BMKG apakah itu lokasinya rawan patahan atau tidak. Kalau sekiranya itu bisa mengancam tentu tidak perlu diambil,” ungkapnya.
(ZBP)
