BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD, diminta melaporkan ke penegak hukum terkait pernyataannya yang menyebutkan ada menteri yang meminta anak buahnya untuk ‘mencarikan’ uang setoran puluhan miliar dan masuk ke kantong Menteri.
“Saya gak tahu itu hoaks apa benar. Kalau ini kan beliau paham hukum ya. Laporkan saja ke penegak hukum, kalau ada informasi jelas bukti,” kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburokhman, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/01/2022).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menilai, seorang pejabat publik seharusnya tidak boleh memberikan informasi sebelum diverifikasi.
“Kalau saya jadi di posisi beliau, ada informasi tersebut, apalagi saya Menko Polhukam, saya tanyakan buktinya, saya tanyakan saksinya, saya laporkan ke penegak hukum terkait,” tandasnya.
Bahkan, seandainya Habiburokhman berada di posisi Mahfud MD, maka akan melaporkannya kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Ya silakan, saya kembalikan, itu kan haknya presiden untuk mengevaluasi para menteri. Saya hanya mengandaikan jika saya Menko Polhukam, saya akan berlaku seperti itu,” ujar legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta I ini.
Sebelumnya, Mahfud MD mengemukakan, adanya menteri yang meminta anak buahnya untuk ‘mencarikan’ uang setoran. Uang ini akan masuk ke kantong pribadi sang menteri.
Mahfud menyebut, ada seorang Direktur Jenderal (Dirjen) dari suatu kementerian yang pernah mendatanginya untuk menceritakan hal tersebut. Kepada Mahfud, Dirjen ini diminta mencarikan uang dari proyek perizinan yang dikerjakan untuk disetor ke pimpinannya.
Namun, Mahfud tidak menyebutkan siapa sosok Dirjen dan pimpinan tersebut. Dia memastikan, Dirjen itu kini sudah mundur dari jabatannya.
[MBN]
