BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD, membeberkan tantangan yang akan dihadapi kementeriannya. Salah satunya, yakni pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Serentak pada tahun 2024, sesuai yang diamanatkan dalam UU (Undang-Undang) Nomor 10 Tahun 2016 perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” ungkapnya, dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah di Ruang Parikesit Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (12/01/2022).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008-2013 ini meminta, agar jajaran Kemenko Polhukam harus tanggap, siaga, dan meningkatkan stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan. Utamanya, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyusunan serta pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam.
“Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga, dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam,” kata Mahfud.
Alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) ini juga menjelaskan, Kemenko Polhukam RI akan menghadapi tantangan berat dari tahun ke tahun. Walaupun, sejumlah keberhasilan telah dicapai.
Mahfud menyebutkan, Pemerintah RI telah berhasil menyelamatkan aset-aset negara, seperti melalui Satgas BLBI dan upaya penanganan korupsi lainnya. Di bidang hukum, keamanan, dan ketertiban, tahun 2021 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Semua pencapaian tersebut, lanjutnya, bakal memberikan tantangan baru untuk menjadikan tahun 2022 jauh lebih baik lagi. Di bidang politik dan demokrasi, Mahfud yakin tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif, dan terkendali.
[MBN]