BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai, pelaporan putra Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI hanya sebagai bentuk aksi politik dari Ubedillah Badrun, Aktivis 98.
Hasto mengatakan, apa yang telah disampaikan Wali Kota Solo tersebut pada pekan lalu telah mampu menjawab segala tudingan Ubedillah. Pasalnya, Ubedillah menggunakan aspek hukum sebagai kendaraan politik.
“Klarifikasi yang disampaikan Mas Gibran, saya kira bisa langsung meredam upaya yang menggunakan hukum sebagai alat kendaraan politik dengan motif-motif tertentu,” katanya, saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (17/01/2022).
Dia pun mengaku, selama ini telah melihat rekam jejak Ubedillah. Hasto menegaskan, Ubedillah memang selalu melancarkan aksi-aksi berbau politik di sosial media (sosmed), bahkan turut terlibat dengan partai politik (parpol) tertentu.
“Kami juga melihat bagaimana rekam jejak Ubedillah tersebut, termasuk pergerakan sosmednya yang mengungkapkan keterlibatannya dengan partai politik tertentu,” tandas Hasto.
Hasto juga memastikan, kader-kader PDIP juga telah melakukan advokasi terhadap Gibran terkait kasus tersebut. Meskipun, Gibran sendiri telah langsung membantah apa yang telah dilaporkan Ubedillah ke KPK RI.
“Dari pernyataan Mas Gibran sendirikan sudah membantah hal tersebut, dan kemudian beberapa kader PDIP melakukan advokasi karena ini nampak sebagai suatu tindakan-tindakan yang politik heavy-nya itu jauh lebih kuat,” jelas dia.
Sebelumnya, Ubedillah sendiri membantah bahwa pelaporan Gibran dan Kaesang bernuansa politik. Dia menyampaikan, ini murni karena dugaan-dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang lewat bisnis kedua anak Presiden Jokowi yang mempunyai relasi dengan perusahaan pembakar hutan.
“Tidak ada unsur kepentingan politik dalam laporan yang saya buat itu. Saya hanya ingin negeri ini bersih dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujarnya, saat dihubungi, Minggu (16/01/2022).
Ubedillah mengatakan, tidak bisa mengontrol opini di masyarakat, apalagi jika ada yang menilai laporan itu sebagai langkah politik dan dimanfaatkan oleh orang lain. Hal tersebut menunjukkan adanya problem di lapisan elit politik negeri ini.
[MBN]