BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Fadli Zon, setuju dengan pendapat Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK).
Diketahui, JK mengatakan keberatannya terkait rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pemetaan terhadap masjid. Pemetaan masjid dilakukan untuk tujuan mencegah pencegahan paham radikalisme dan ekstremisme.
Politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar) ini menilai, tidak ada radikalisme atau aksi kekerasan dan kekacauan terhadap negara yang berasal dari masjid. JK pun memberikan saran, daripada memetakan masjid, lebih baik Polri memetakan kontrakan lantaran sering dijadikan tempat pembuatan bom oleh teroris.
“Kalau begitu masalahnya ya periksa semua rumah kontrakan, karena di situ yang bikin bom. Tidak pernah ada di baiat, di masjid macam-macam,” ungkapnya, usai salat Jumat dan silaturahmi dengan Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar, Jumat (28/01/2022).
Menanggapi pendapat JK, Fadli Zon setuju. Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menuturkan, tidak ada radikalisme atau ekstremisme yang bersumber di masjid sehingga harus dipetakan.
“Betul sekali P @Pak_JK, tak ada radikalisme n ekstrimisme di masjid shg harus “dipetakan”,” tutur Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, Sabtu (29/01/2022).
Sebelumnya, Brigjen Pol Umar Effendi mengatakan rencana Polri untuk melakukan pemetaan masjid. Hal ini disampaikan dalam acara Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme, yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rabu, 26 Januari 2022.
“Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping (pemetaan) masjid, Pak. Mohon maaf,” katanya.
“Masjid warnanya macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semi keras dan sebagainya. Ini jadi perhatian kita semua,” pungkas Brigjen Pol Umar.
[MBN]
