BIMATA.ID, Jakarta- Komite IV DPD RI Bambang Santoso mengatakan, dirinya menanyakan hal tersebut karena mendengar kabar burung mengenai utang pemerintah yang ternyata sampai sekian puluh ribu triliun.
Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 edisi Januari 2022, disebutkan bahwa posisi utang pemerintah sampai akhir tahun lalu ada di kisaran Rp 6.908,87 triliun.
“Kami mendapat informasi utang-utang yang kita miliki sampai sekian puluh ribu triliun. Bahkan, ada informasi utang-utang itu dipecah,” ucapnya, Senin (24/01/2022) dalam rapat bersama Kementerian Keuangan.
Bambang menilai, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa ada utang khusus untuk APBN yang sekitar Rp 4.800 triliun, kemudian ada utang pembangunan sampai Rp 6.000 triliun, utang swasta Rp 5.400 triliun, dan utang investasi.
“Dan semuanya ini dikabarkan ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya total utang kita seberapa? Apakah bisa dijelaskan?” tanya dia.
Merespon hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa tidak ada sama sekali upaya pemecahan utang agar terkesan utang yang dimiliki pemerintah tidak segunung.
“Bendahara negara bilang, semua data yang benar sudah tertuang dalam APBN yang bahkan dari penyusunannya sudah melibatkan banyak pihak, termasuk DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).”pungkas Sri Mulyani.
Rancangan APBN juga turut memuat berbagai masukan dari pihak terkait, sampai akhirnya disahkan dan dijalankan dalam tahun anggaran.
(zbp)
