Dari kunjungan itu, Tina melihat Kabupaten Kuningan ini kaya akan potensi alam yang di miliki. Ia sebagai inisiator dalam pengembangan Wisata Sawah Lope di Desa Cikaso, dan saat ini manfaatnya dapat terasakan oleh masyarakat.
“Saya mendorong kepada pemerintah desa untuk pembuatan peraturan daerah tentang Bumdes. Kedepannya Bumdes ini menjadi BUMN di tingkat desa dengan Sumber Daya Manusia di dalam kepengurusannya,” ujar Tina dari dapil Jabar XIII (Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran).
Pihaknya pun sangat prihatin atas beberapa pekan lalu adanya aksi unjukrasa dari Kepala Desa maupun aparat Pemerintahan Desa ke Jakarta untuk memprotes lahirnya Perpres No 104 tentang Dana Desa.
Menurutnya, protes para Kepala Desa yang menolak alokasi Dana Desa sebagian dialihkan untuk bansos dan mengatasi masalah Covid di desanya masing-masing sebenarnya tak perlu terjadi jika pemerintahan desa sudah mandiri secara perekonomian.
“Selama ini kan keuangan desa sangat tergantung dari Dana Desa yang dipasok oleh pemerintah. Jadi, ketika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemotongan atau pengalihan alokasi dana desa, maka para kades akan merasa terusik,” tutur Tina yang juga punya kepedulian terhadap Lansia.
Hal ini terjadi karena sebagian besar desa di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, belum mandiri secara ekonomi. Ia menuturkan bahwa, Kalau desa sudah mandiri secara ekonomi.
“Tentu tak akan tergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah. Seperti anak yang sudah mandiri, dia tak perlu lagi pemberian uang dari orangtuanya,” tutur politisi Gerindra.
Memang diakui Tina, saat ini masih banyak desa yang kondisinya belum siap untuk mandiri. Namun menurutnya, hal itu bukan tak mungkin untuk membentuk atau menciptakan desa mandiri.
OON // USMAN