BIMATA.ID, Makassar – Sulawesi Selatan berada di posisi ke-2 secara nasional untuk hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) pada 2021. Hasil ini merupakan penilaian Kementerian Ketenagakerjaan.
Sulsel mendapat IPK 67,38 dengan status menengah atas. Sementara di posisi pertama diraih oleh DKI Jakarta dengan IPK 76,11 atau hanya berbeda 8,73 dari indeks yang diperoleh Sulsel.
Namun jika berdasarkan tingkat intensitas dan beban kerja pemerintah daerah bidang ketenagakerjaan (Peraturan Menaker No. 28 tahun 2016 tentang hasil pemetaan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan), untuk kategori besar, Sulsel berada pada urutan pertama dengan indeks 67,38.
“IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Tautoto Tanaranggina, Jumat (14/1/2022).
Toto sapaan akrab Tautoto mengatakan, nilai IPK yang dikeluarkan Kemenaker bertujuan untuk mengetahui hasil pembangunan ketenagakerjaan, secara keseluruhan maupun program di setiap daerah, menyusun peta pembangunan ketenagakerjaan.
Serta menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan, dasar pembinaan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, serta pengusulan program pembangunan ketenagakerjaan.
Toto menjelaskan, bahwa ada sembilan indikator penilaian hingga menghasilkan nilai IPK.
“Yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja,” katanya.
Capaian ini menurut dia, tak terlepas dari arahan langsung Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Terlebih mengenai hak bagi para pekerja.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengaku bersyukur dengan hasil pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan 2021 Sulsel berada pada peringkat kedua.
“Sementara, tingkat intensitas dan beban kerja pemerintah daerah bidang ketenagakerjaan, Sulsel berada pada posisi pertama,” ujarnya.
(HW)