BIMATA.ID, Jabar- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tina Wiryawati merasa prihatin menanggapi kepala desa dan aparat pemerintahan desa yang melakukan protes atas lahirnya Perpres No. 104 tentang Dana Desa.
Tina menilai, protes tersebut dilakukan lantaran para kepala desa tersebut menolak kebijakan Pepres yang mengalokasikan sebagaian Dan Desa untuk bansos dan mengatasi masalah Covid-19 di masing-masing desa, yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika pemerintahan desa sudah mandiri secara perekonomian.
“Selama ini kan keuangan pemerintah desa sangat tergantung dari Dana Desa yang dipasok oleh pemerintah. Jadi, ketika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemotongan atau pengalihan alokasi dana desa, maka para kades akan merasa terusik,” jelas Tina pada, Sabtu (01/01/2022).
Tina menjelaskan, hal ini terjadi karena sebagian besar desa di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, belum mandiri secara ekonomi.
Namun menurutnya, menciptakan desa mandiri bukan suatu hal yang mustahil selama mau kreatif dan bekerja keras. Salah satunya lewat optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Bumdes ini posisinya sangat strategis untuk menciptakan pemerintahan desa yang mandiri. Saya lihat masing-masing desa memiliki karakter dan potensinya sendiri-sendiri. Ada yang berpotensi dikembangkan sebagai desa wisata, ada juga yang kaya akan hasil kebunnya, juga hasil pertanian, peternakan, dan lainnya. Tak hanya Bumdes dan Pemerintahan Desanya yang makmur, tetapi juga para petani dan masyarakat juga ikut terdongkrak perekonomiannya,” ujar Tina.
Legislator Partai Gerindra ini pun berharap, Pemerintah Desa bisa memiliki aturan yang berkenaan tata kelola Bumdes yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah desa agar pengelolaan tersebut dilakukan secara efektif.
(ZBP)
