BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia menuturkan, pernyataannya yang menyebut pengusaha meminta agar pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diundur.
Menurutnya, pemulihan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi politik yang juga stabil. Jika pemulihan ekonomi tidak dibarengi dengan keadaan politik yang tidak stabil atau ada pergantian kepemimpinan, maka pemulihan ekonomi akan terhambat.
“Apa mungkin pemulihan ekonomi itu terwujud kalau tak ada stabilitas? Omong kosong bicara pemulihan ekonomi tanpa stabilitas, itu terkait persoalan hukum dan keamanan, instrumennya politik,” tutur Bahlil, dalam Indonesian Economic Outlook 2022 HIPMI, Selasa (25/01/2022).
Bahlil menambahkan, pada akhirnya semua pihak akan dihadapkan dua pilihan, yakni memulihkan ekonomi dan kesehatan negara dari pandemi, atau melakukan kontestasi politik di tengah pandemi yang belum usai.
“Jadi, teman-teman harus berpikir cerdas, negara ini butuh apa? Butuh pengendalian Covid-19 dan butuh pemulihan ekonomi untuk lapangan kerja ada, atau butuh demokrasi dengan konteks Pemilu?” lanjutnya.
Dengan demikian, hal tersebut wajar didiskusikan. Justru, semua akan menjadi jelas jika masing-masing pihak bisa memberikan pendapatnya.
“Kenapa harus tabu? Silakan aja diskusikan, ini bukan barang haram untuk dibicarakan,” pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan, kalangan dunia usaha alias pengusaha berharap pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal ini diungkapkan kala mengomentari temuan survei tentang perpanjangan pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) hingga 2027 mendatang.
Pasalnya, Bahlil melihat, saat ini kondisi di seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?” ucapnya.
[MBN]
