BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng dan minyak sawit
“Alhamdulillah, kemarin akhirnya pemerintah bernyali untuk melakukan DMO minyak goreng dimana pemerintah menetapkan seluruh produsen minyak goreng diwajibkan untuk mempersiapkan 20 persen minyak goreng untuk dijual di dalam negeri,” katanya, Jumat (28/01/2022).
Dirinya mengaku ide tersebut datang dari fraksi Partai Gerindra, di mana produksi dan ekspor minyak goreng berada pada posisi yang tinggi, namun kebutuhan dalam negeri justru tidak terpenuhi.
“Melihat kondisi itu dan kebutuhan dalam negeri hanya 3 jutaan (ton) dan ditambah kebutuhan industri 5,7 juta (ton). Maka, setelah rapat dengan asosiasi kami mengusulkan secara resmi kepada pemerintah untuk melakukan DMO minyak goreng. Karena faktanya minyak goreng yang diekspor itu 16 juta ton per tahun,” ungkapnya.
Meskipun kebijakan ini dinilai terlambat, namun parlemen tetap mengapresiasi upaya pemerintah untuk memberhentikan sementara ekspor minyak goreng.
“Saya rasa sudah tepat dan perlu diapresiasi. Pemerintah memang terlambat karena ingin mencoba operasi pasar dan ternyata langkah ini tidak berhasil,” ungkap Andre.
(ZBP)
