BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah mengambil kebijakan penyediaan minyak goreng untuk masyarakat Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia selama 6 bulan kedepan.
“Evaluasi akan dilakukan di bulan Mei, dan ini masih ada kemungkinan untuk diperpanjang. Volume yang akan disalurkan selama 6 bulan tersebut adalah sebanyak 1,2 miliar liter,” ungkap Airlangga, Rabu (05/01/2022).
Sebanyak 70 produsen minyak goreng dan 225 packer akan dilibatkan. Dia mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp3,6 triliun.
“Selain itu, Komite Pengarah memutuskan BPDP-KS menyediakan dan melakukan pembayaran sekitar Rp3,6 triliun, dan pihak BPDP-KS bisa menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS,” katanya.
Perihal Raportas Pangan, dimana Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi memperoleh penugasan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sementara BPDP-KS menyiapkan pendanaan untuk 6 bulan, termasuk pembayaran PPN, dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan PKS, dan juga penetapan surveyor independen,” ujarnya.
(ZBP)
