BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak terburuk dari musim hujan. Diprakirakan puncak musim hujan terjadi pada Januari hingga Februari 2022.
“Baik menyangkut hujan, longsor maupun banjir, dan termasuk juga bencana yang terkena tsunami, ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) sudah melakukan antisipasi yang disiapkan,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, salah satu upaya mengantisipasi dampak musim hujan dengan intensif menegakkan hukum LHK. Tercatat, sudah ada ribuan kasus pelanggaran LHK yang dijerat sanksi administratif, perdata, dan pidana.
“Percayalah Presiden (Joko Widodo) dan Wapres (Ma’ruf Amin) konsen dan intens untuk menyelesaikan masalah lingkungan, termasuk pemulihanya,” katanya.
Lebih dari itu, ia mengaku was-was apabila telah memasuki bulan November banyak bencana alam yang terjadi, seperti kebakaran hutan. Kemudian memasuki bulan Desember, akan terjadi bencana banjir.
“Lalu nanti diakhir Februari masuk Maret, kita deg-degan lagi karena kebakaran hutan,” jelas Siti.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Urip Haryoko menyatakan, masa paling kritis musim hujan jatuh pada Januari hingga Februari 2022. Sebab, puncak musim hujan terjadi di 71 persen Zona Musim (ZOM) Indonesia pada masa tersebut.
“Ini bulan Januari dan Februari merupakan masa paling kritis, biasanya akan terjadi banjir di mana-mana,” imbuhnya, Kamis (26/08/2021).
Masyarakat diimbau selalu waspada terhadap perubahan iklim ekstrem yang terjadi. Sebab, beberapa daerah sudah memasuki fase musim hujan sejak Oktober 2021 dan berakhir Maret 2022.
[MBN]