BIMATA.ID, Jakarta- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang lambat berdampak negatif pada pemulihan ekonomi di daerah. Hingga 5 November 2021, realisasi PEN masih berada di kisaran 61,3 persen.
Pertumbuhan realisasi yang dilaporkan secara berkala oleh pemerintah pun tidak menunjukkan kecepatan yang signifikan. Per 2 Desember 2021, realisasi baru mencapai 67,19 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
“Artinya apa? Padahal, daya serap anggaran ini menjadi salah satu stimulus bagi perekonomian daerah,” kata Analis Kebijakan KPPOD Sarah Hasibuan pada webinar, Kamis (23/12/2021).
Berdasarkan kluster anggaran, penyerapan tertinggi ada pada kluster insentif usaha yang hampir mencapai 100 persen (per 17 Desember sudah melampaui 100 persen. Sebaliknya, penyerapan terendah pada dukungan UMKM dan korporasi yang belum mencapai 50 persen.
“Kluster yang membutuhkan PR banyak itu dukungan UMKM dan korporasi. Realisasinya masih sangat minim di bawah 50 persen. Padahal sektor ini kan sangat krusial dan vital sebagai penyokong ekonomi daerah,” jelas Sarah.
Realisasi anggaran PEN yang rendah secara umum, kata Sarah, erat kaitannya dengan kendala dalam pendataan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data misalnya untuk kemiskinan, penerima bantuan sosial, dan pelaku UMKM.
Penyerapan anggaran yang rendah juga disebabkan oleh pola penganggaran yang berbeda di daerah-daerah.
“Akibatnya pemda takut untuk mengalokasikan anggaran (dengan alasan) takut melakukan kesalahan administrasi yang ribet,” tambahnya.
(ZBP)
