BIMATA.ID, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta, mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait mafia pelabuhan di Tanjung Priok. Surat perintah (SP) penyidikan dikeluarkan Kajati Provinsi DKI Jakarta pada Sealsa, 14 Desember 2021.
Penyelidikan dilakukan lantaran berkurangnya penerimaan negara dari pendapatan devisa ekspor dan bea impor. Diduga dilakukan oleh sejumlah perusahaan ekspor-impor yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
“Masalah mafia pelabuhan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, yaitu penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Kepala Pusat Penerangan HukuM Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya.
Leonard menjelaskan, perusahaan tersebut menyalahgunakan fasilitas KITE dengan cara melakukan manipulasi data dan pengiriman barang menggunakan fasilitas impor dengan tujuan ekspor, yang seharusnya barang impor berupa garmen ini diolah menjadi produk jadi.
“Kemudian dilakukan ekspor ke luar negeri dan negara menerima pendapatan devisa atas ekspor tersebut. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan ekspor-impor dimaksud dan menjual barang yang di impor (garmen) tersebut di pasar dalam negeri,” jelasnya.
Padahal, adanya fasilitas KITE semestinya memberi kemudahan impor tanpa bea masuk. Hal itu diberikan agar perusahaan ekspor-impor melakukan ekspor atas barang impor dengan tujuan negara mendapatkan pemasukan atau penerimaan negara dari sektor devisa negara berupa ekspor.
“Akan tetapi, sejumlah perusahaan tersebut menyalahi fasilitas KITE yang diberikan dengan melakukan penjualan barang impor di dalam negeri tanpa melakukan ekspor atas barang dimaksud,” tutur Leonard.
“Sehingga, memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara dalam hal berkurangnya devisa ekspor serta mempengaruhi tingkat atau harga pasar di dalam negeri,” pungkasnya.
[MBN]
