BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya kualitas pendamping desa sebagai salah satu upaya dalam pembangunan desa.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PMDDTT) yang dilaksanakan di Bogor, Senin (20/12/2021).
“Dalam konteks ini sejak awal saya selalu bicara tentang kualitas pendamping desa. Jangan sampai permasalahan-permasalahan kita ditimbulkan di internal sendiri. Seluruh pegawai Kemendes harus paham apa yang menjadi tugas utama Kementerian Desa,” tegasnya.
Rapat koordinasi diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan. Gus Halim, sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar berpesan agar rapat koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan langkah dan strategi yang jelas.
“Habis rakor harus ada laporannya dan langkahnya. Saya akan mengawal supaya gerakan masif ke bawah. Saya pengen semua jajaran Kemendes betul-betul memiliki target, capaian, sasaran baru karena itu yang kita harapkan terutama di wilayah perkebunan, pertambangan, tentu kehadiran Bumdes tidak boleh justru mengganggu ekonomi masyarakat,” papar Gus Halim.
Seperti diketahui bahwa sebanyak 1.604 sertifikat badan hukum Bumdes dan 23 sertifikat badan hukum Bumdes Bersama telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Diluncurkannya sertifikat badan hukum tersebut tidak boleh sampai mengganggu perekonomian masyarakat.
Hal tersebut harus dikawal oleh seluruh pihak terkait, salah satunya adalah Kemendes PDTT. Oleh karena itu, kualitas SDM menjadi salah satu hal penting yang harus ditingkatkan.
Salah satunya adalah berkaitan digitalisasi yang sudah menjadi kebutuhan primer.
“Secara makro seluruh jajaran di Kemendes harus melek digital. Entah bagaimana caranya saya tidak ingin ada keluarga besar kita yang nge-tweet saja tidak bisa sementara urusan medsos jadi andalan utama hampir seluruh jajaran,” ungkap Gus Halim.
Acara rapat koordinasi ini juga dihadiri Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlaela, Inspektur Jenderal, Ekatmawati, dan Dirjen PPKTrans, Aisyah Gamawati.
