BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan, saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah menjelma menjadi salah satu jalur yang paling efektif untuk menuntut tanggung jawab anggota parlemen di tengah kompleksitas demokrasi.
“Jika seorang anggota dewan memiliki hak imunitas, maka MKD ini menjadi satu-satunya instrument etika politik yang dapat menanggalkan hak imunitas anggota parlemen,” ucap pria yang akrab disapa Cak Imin ini, saat menghadiri sekaligus membuka Seminar Nasional MKD DPR RI, di Bidakara Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021).
Cak Imin menerangkan, MKD DPR RI juga memiliki tugas menjaga wibawa lembaga parlemen dengan menjaga anggota-anggotanya untuk berperilaku terpuji. Pasalnya, setidaknya terdapat 3 kata kunci utama untuk menguatkan MKD DPR RI di era disrupsi ini, yaitu independensi, transparansi, dan inovatif.
“Independensi akan mampu menghindari konflik kepentingan dalam tubuh MKD, transparansi akan melahirkan dua akuntabilitas sekaligus, vertikal dan horizontal, sementara dengan inovasi lembaga parlemen akan tampil dengan tata nilai baru yang mengikuti perubahan cepat era digital,” terang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Di sisi lain, Cak Imin mengakui, dalam 2 tahun masa pandemic tampak sekali bahwa resonansi penegakan etika kelembagaan hampir tidak terdengar. Seluruh energi dan sumberdaya bangsa tersedot pada orientasi penanganan pandemi.
Namun perlahan tapi pasti, lanjut Cak Imin, saat ini bangsa Indonesia mulai bangkit dan MKD DPR RI yang berfungsi sebagai penegakan etika kelembagaan harus mampu membangun portofolio dan tata nilai baru menuju parlemen yang bersih dan berwibawa.
Cak Imin menilai, setidaknya terdapat 2 argumentasi kuat mengapa tata nilai dan portofolio baru MKD DPR RI memiliki peran strategis. Pertama, secara posisi para legislator sangat rentan terhadap kesalahan. Hal ini karena dalam diri mereka melekat kekuasaan yang selalu mengandung kecenderungan untuk disalahgunakan.
“Persis di titik inilah pentingnya sebuah kode etik, serta etika parlemen yang mampu menjadi panduan sebagai tata nilai baru dalam demokrasi perwakilan,” imbuhnya.
Kedua, ungkap Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Timur (Jatim) VIII ini, sebuah lembaga control dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu.
“Sejarah politik dunia juga memberi pembenaran bahwa kekuasaan yang memusat, tanpa landasan etika dan lembaga kontrol cenderung melahirkan sistem politik yang otoriter,” ungkap Cak Imin.
[MBN]