BIMATA.ID, Jakarta- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan pemindahan ibu kota baru (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Begitu pula, dengan pengembangan masyarakatnya.
“Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Velix Vernando Wanggai dalam keterangan resmi, Kamis (23/12/2021).
Menurutnya, hal ini dilakukan karena pemerintah ingin pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu program pembangunan yang berdampak inklusif bagi masyarakat. Selain itu, program ini diharapkan tidak hanya bisa membangun kawasan secara fisik, tapi juga membangun sumber daya manusianya.
“Kita mengembangkan IKN menjadi kota dunia untuk semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” ucapnya.
Ia menuturkan saat ini kementerian sudah menyiapkan kajian pembangunan ibu kota negara dari berbagai aspek. Mulai dari aspek perencanaan sosial, ekonomi, hingga ekologi.
Sedangkan dalam aspek ekonomi, pemerintah turut membangun kajian ekonomi hijau untuk digunakan dalam pembangunan kawasan. Kajian ini tak hanya dirumuskan oleh pemerintah saja, tapi juga mempertimbangkan masukan dari semua pihak, seperti akademisi.
“Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik,” imbuhnya.
(ZBP)